Pemerintahan baru Australia yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese sejak 23 Mei akan memulai meninjau bagaimana aset kripto diatur, dengan pandangan ke depan, terus mengikuti perkembangan dan melindungi pengguna, kata Bendahara Australia, Jim Chalmers dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin (22/8).
“Masyarakat Australia mengalami revolusi digital di semua sektor ekonomi, namun regulasinya kesulitan untuk menyesuaikan dengan kecepatan perkembangan dan beradaptasi dengan sektor aset kripto,” kata Chalmers dalam pernyataannya.
“Seiring langkah pertama dalam agenda perubahan, Treasury akan memprioritaskan ‘token mapping’ pada 2022, yang akan membantu mengidentifikasi bagaimana aset kripto dan layanan terkait harus diregulasi. Hal ini belum dilakukan di manapun di dunia, jadi Australia akan menjadi yang pertama dalam hal ini.”
Token mapping adalah mengungkap karakteristik token aset digital di Australia termasuk memetakan tipe aset kripto, kode yang mendasarinya dan fitur teknologi yang mendefinisikan lainnya, seperti dilansir oleh Sydney Morning Herald.
“Seperti sekarang ini, sektor kripto secara umum tidak diregulasi, dan kami harus bekerja untuk mendapatkan keseimbangan sehingga dapat merangkul teknologi inovatif dan baru sekaligus menjaga pengguna,” kata Chalmers.
“Dengan penyebaran aset kripto yang cepat, sampai pada iklan kripto yang dapat terlihat di kegiatan olahraga besar, kami harus memastikan bahwa pengguna yang mengenal kripto cukup mendapat informasi dan terlindungi,” katanya dalam pernyataan tersebut.
Chalmers mengatakan sebelum token mapping selesai, pemerintah akan merilis dokumen konsultasi (consultation paper) dengan sektor yang akan diregulasi terkait kerangka peraturan.
“Perusahaan Web3 besar membutuhkan fleksibilitas untuk dapat berinovasi hari ini,” kata CEO Banxa, bursa fiat ke kripto Australia, Holger Arians, kepada CoinDesk dalam pesan tertulis, mengungkapkan kekhawatiran bahwa sejak industri ini berkembang dengan cepat, regulasi harus mengikuti.
“Ketika kami percaya token mapping adalah langkah ke arah yang benar, kami berharap akan melihat kolaborasi dengan industri kami sehingga kerangka peraturan regulasinya dapat dilakukan,” tulisnya.
Pergerakan ini menjadi masalah politik karena keluar tiga bulan setelah pemerintahan Albanese mengalahkan administrasi sebelumnya di bawah Scott Morrison. Chalmer mengatakan bahwa “pemerintah sebelumnya hanya mencoba-coba regulasi aset kripto namun secara prematur langsung terjun tanpa mengerti terlebih dahulu tentang apa yang diregulasi.”
“Pemerintahan Albanese mengambil pendekatan yang lebih serius untuk mengetahui apa yang ada di ekosistem dan apa risiko yang perlu dilihat terlebih dulu,” ungkap Chalmers.
Chalmers menjelaskan bahwa “tujuannya untuk mengidentifikasi jarak yang terlihat di kerangka regulasi, kemajuan bekerja pada kerangka lisensi, tinjauan struktur organisasi yang inovatif, melihat kewajiban kustodi untuk kustodian pihak ketiga bagi aset kripto dan menyediakan perlindungan tambahan untuk konsumen,” seperti yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut.