CoinDesk Indonesia secara rutin menggelar program bernama CoinDeskIDialogue setiap bulannya dalam kanal komunitas di Telegram.
Pada episode ketiga, CoinDesk Indonesia memiliki kesempatan untuk menghadirkan Robby Bun, yang menjabat sebagai CCO Reku sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO). Acara tersebut membahas tentang Tren Pasar Kripto 2024.
Dalam sesi kali ini, Robby memberikan prediksinya mengenai potensi lonjakan harga menjelang Bitcoin Halving 2024 dan juga memberikan wawasannya tentang regulasi kripto yang sedang berlaku di Indonesia saat ini.
Simak pembahasan lengkapnya berikut ini!
Empat Katalisator Pemicu Bull Run Menurut Robby
Tren bull run dalam pasar aset kripto telah menjadi perbincangan paling menarik di kalangan komunitas aset kripto, terutama menjelang terjadinya Bitcoin Halving yang diprediksi akan berlangsung pada awal 2024 mendatang. Hal ini diyakini dapat menjadi pendorong kenaikan harga secara menyeluruh bagi aset kripto.
Robby memberikan analisisnya mengenai empat faktor utama yang dianggapnya sebagai pemicu utama dari tren bull run dalam pasar aset kripto.
Pertama, pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi faktor yang dianggap sangat signifikan. Seiring upaya pemulihan ekonomi global dari dampak yang diakibatkan oleh wabah COVID-19, Robby optimis bahwa pemulihan ini akan turut berdampak pada pasar kripto secara luas, terutama dalam meningkatkan nilai dari aset kripto.
Faktor kedua adalah proses adopsi yang semakin banyak dilakukan oleh institusi keuangan, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh upaya pengajuan ETF kripto oleh manajemen aset besar di AS. Hal ini diharapkan juga akan berdampak pada pasar kripto di Indonesia.
“Jika institusi di Indonesia diperbolehkan melakukan transaksi aset kripto dalam batas yang diatur, hal ini akan memberikan dampak signifikan sebagai pemicu lonjakan harga,” katanya.
Selanjutnya, Robby menyebut faktor selanjutnya meliputi regulasi. Menurutnya, regulasi dalam pelaksanaan dan pengawasan perdagangan aset kripto bukan hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain seperti di Eropa, seperti MiCA.
Lebih lanjut, Robby menyoroti akan adanya teknologi dan pengembangan decentralized finance (DeFi) yang mampu mendorong adopsi lebih luas sehingga memicu bull run.
“Ya, meskipun sulit diprediksi secara pasti ya, harapannya tahun 2024 menjadi tahun yang baik bagi industri aset kripto secara keseluruhan. Tanpa mengurangi dinamika dan inovasi pada industri, sentimen pasar yang positif diharapkan akan terwujud di 2024,” tutur Robby.
Sementara itu, ia memperkirakan bahwa harga Bitcoin akan mencapai ratusan ribu dolar AS pada periode bull run mendatang.
“Kalau dari posisi saya, saya memandang Bitcoin akan menuju ke USD130 ribu sampai USD150 ribu rentang harganya,” katanya.
Persiapan Menjelang Bull Run
Saa ini, Reku menjadi salah satu exchange di Indonesia yang tengah melakukan persiapan untuk mendapatkan izin penuh dari Bappebti. Menurut Robby, Reku telah melakukan serangkaian persyaratan termasuk Fit & Proper Test serta cek fisik dari Bursa Kripto Indonesia, di mana proses selanjutnya termasuk menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang terdaftar sebagai anggota Bursa. Proses ini akan terus berlanjut hingga mendapatkan izin dari Bappebti.
Menyongsong tren bull run dan Bitcoin Halving selanjutnya, Robby menegaskan bahwa Reku sedang mempersiapkan berbagai aspek terkait manajemen risiko dalam operasinya sebagai exchange.
Manajemen risiko yang diprioritaskan oleh Reku untuk menghadapi volatilitas pasar kripto di masa mendatang adalah melalui penyediaan aplikasi perdagangan yang andal, kata Robby. Dia mengatakan bahwa lonjakan harga akan diiringi oleh peningkatan permintaan pengguna, oleh karena itu, sistemnya harus siap menghadapi volume transaksi yang tinggi ketika pasar kripto menjadi sangat ramai.
Selain itu, Robby menambahkan bahwa hal tersebut juga harus diikuti dengan persiapan risk assessment tool yang baik dalam hal penilaian risiko, mengingat semakin tingginya aktivitas perdagangan kripto dapat membawa potensi transaksi mencurigakan yang berpotensi mengganggu kestabilan pasar.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Menurutnya, Pedagang Fisik Aset Kripto harus mematuhi persyaratan regulasi dan standar kepatuhan di Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan aspek hukum. Hal ini melibatkan penerapan prosedur know-your-customer (KYC) dan metode serupa guna mencegah aktivitas ilegal dalam perdagangan kripto.
“Dengan menerapkan langkah-langkah itu, exchanger dapat mengantisipasi segala-segala bentuk risiko yang terjadi. Jadi mungkin sisi dari exchange ini lebih condong ke bagaimana pengguna itu bisa bertransaksi nyaman di saat harga aset cukup volatil,” ungkapnya.
Sementara di sisi investor, Robby menyarankan untuk menilai aset kripto yang tepat sebagai alat investasi untuk menanggulangi risiko, karena ia percaya di periode menjelang Bitcoin Halving akan banyak timbul token baru.
Menurut pandangannya, aset kripto yang paling menonjol saat ini adalah Bitcoin. Setelah aset kripto ini mencapai posisi All-Time High (ATH), Robby menyarankan agar investor mempertimbangkan beberapa aset lain yang menjanjikan. Namun, dia menegaskan bahwa penilaian ini juga harus mempertimbangkan penggunaan dan utilitas nyata dari aset tersebut.
Sebagai Ketua ASPAKRINDO, Robby menambahkan bahwa asosiasi tersebut memiliki peran krusial dalam menghadapi situasi ini melalui strategi yang fokus pada beberapa area kunci, terutama terkait regulasi yang dapat memberikan kepercayaan kepada pengguna untuk berinvestasi dalam aset kripto.
Di samping itu, ia menekankan perlunya strategi yang menghasilkan transaksi yang efisien, transparan, perlindungan konsumen yang memadai, serta kebijakan pajak yang mendukung. Menurutnya, hal ini akan menjadi landasan yang kokoh dalam mempersiapkan diri menghadapi peristiwa Bitcoin Halving.
"Diperlukan analisis pasar, komunikasi, edukasi yang luas, dan kolaborasi dengan pemerintahan untuk memastikan bahwa tidak hanya sebagian, tapi seluruh pemerintahan di Indonesia menerima kehadiran aset kripto dengan baik," paparnya.
Tantangan Menyambut Bull Run
Pasar kripto di Indonesia masih tumbuh dengan dinamis, sehingga menimbulkan beberapa tantangan yang harus dihadapi terutama oleh para exchanger di tanah air. Menurut Robby, masyarakat lokal masih kurang edukasi terhadap aset kripto, yang membawa Reku dan berbagai komunitas kripto untuk menggelar program edukasi untuk meningkatkan literasi warga.
“Dari sisi Reku sendiri, kita berkomitmen untuk menemukan literasi dan edukasi buat pelanggan. Ya, seperti beberapa acara yang sudah kita lakukan mungkin mengadakan bootcamp finansial bertajuk, Reku Bootcamp Finance Flash: Invest Right, Invest Wise,” paparnya. “Ya, untuk di tahun 2023 Reku sudah melakukan roadshow kurang lebih di 500 kota, baik kota besar ataupun kota yang kecil.”
Baca juga: Exchange Reku Perkuat Posisi di Industri Kripto dengan Menjangkau 500 Kota di Indonesia
Menurutnya, hal ini bertujuan agar instrumen investasi kripto bisa jauh dikenal sampai ke pelosok negeri dan menghilangkan stigma yang menjelekkan investasi semacam ini.
Dampak Masuknya Kripto untuk Perekonomian Indonesia
Pada sudut pandangnya sebagai Ketua Umum ASPAKRINDO, Robby membahas perkembangan industri kripto di Indonesia. Meskipun pasar kripto tanah air masih terbatas pada pelanggan individu dan belum melayani institusi, Robby mengindikasikan bahwa ada potensi untuk memperluas pasar ini, sebagaimana telah terjadi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Swiss, Singapura, Australia, dan Kanada.
"Pasar aset kripto saat ini semakin berkembang dan matang dengan meluasnya cakupan industri," ungkap Robby.
Aset kripto pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi nilai dari dampak inflasi. Robby menekankan bahwa aset ini memiliki potensi untuk mempengaruhi pasar ekonomi makro melalui berbagai peristiwa seperti inflasi, perubahan suku bunga, serta kebijakan moneter dan fiskal. Dampaknya bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk di Indonesia.
Lebih lanjut, Robby juga menyampakai berbagai dampak positif yang telah dihasilkan oleh aset kripto, meskipun masih ada banyak persepsi negatif terkait hal ini. Ia menekankan bahwa aset kripto telah membuka akses ke layanan keuangan, terutama melalui sektor decentralized finance (DeF)i, bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke sistem perbankan tradisional.
"Dampak positifnya terlihat pada kemudahan akses untuk masyarakat yang belum ter-banking," ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti kemudahan transaksi lintas negara, inovasi teknologi, serta penciptaan lapangan kerja bagi pengembang di Web3. Ini juga mencakup peluang investasi, dorongan bagi perkembangan startup, pendorong komunitas dan pengembang, serta dukungan terhadap inovasi dalam sektor keuangan dan pendidikan.
Teknologi Blockchain dan Upaya Pemerintah dalam Memanfaatkannya
Teknologi blockchain menjadi sorotan utama dalam upaya mendukung inisiatif pemerintah Indonesia menjelang tahun politik 2024. Dalam hal ini, Robby memberikan pandangannya tentang potensi integrasi blockchain dalam kebijakan nasional.
"Harapan dari OJK dan industri kripto bukan hanya terkait jual-beli kripto, tetapi lebih luas lagi terkait pemanfaatan blockchain dalam sektor publik di Indonesia," ujar Robby.
Dalam penjelasannya, Robby menggarisbawahi beberapa inisiatif yang sudah dijalankan oleh ASPAKRINDO terkait dengan penggunaan blockchain. Salah satunya adalah verifikasi identitas pengguna yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola data identitas mereka sendiri dengan aman.
"Dalam beberapa inisiatif yang sudah dilakukan, blockchain digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna, memastikan keamanan dalam e-voting, serta untuk mengelola manajemen rantai pasok secara real-time yang transparan," tambahnya.
Tak hanya sektor publik, Robby juga menyoroti peran Bank Indonesia (BI) dalam mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) dengan memanfaatkan teknologi blockchain.
"Ini adalah salah satu cara di mana blockchain membantu meningkatkan auditabilitas, transparansi aliran keuangan, serta meningkatkan akuntabilitas bank sentral dan kebijakan moneter," jelas Robby.
"Persiapan yang harus diutamakan adalah pendidikan (edukasi) dan pengembangan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah, untuk mendukung pemahaman yang lebih baik dan penerimaan yang luas terhadap teknologi ini," tegasnya.
Pentingnya peran blockchain dalam berbagai inisiatif juga telah mendorong ASPAKRINDO untuk melakukan diskusi bersama lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta badan pemerintah lainnya.
"Kami berharap agar pemanfaatan teknologi blockchain dapat semakin memperkuat sektor publik di Indonesia, membawa inovasi, dan meningkatkan kualitas layanan publik untuk masyarakat," tambahnya.
Kendati demikian, perkembangan teknologi blockchain yang pesat seringkali menghadirkan celah dan kelemahan sistem yang memberi peluang bagi aktor jahat untuk melakukan tindakan ilegal. Dalam pernyataannya, Robby mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan upaya peningkatan dalam pengawasan dan pemantauan terhadap transaksi ilegal.
"Keberadaan lembaga seperti PPAT dan PPK telah memberikan dampak yang luar biasa saat ini. Indonesia juga telah bergabung dalam kelompok aksi keuangan Financial Action Task Force (FTAF). Ini merupakan terobosan positif karena Indonesia secara internasional terlibat dalam upaya anti-money laundering dan pencegahan pendanaan teroris," jelas Robby.
Kehadiran Bursa Kripto Indonesia dan Efeknya untuk Industri Kripto Tanah Air
Robby memandang kehadiran Bursa Kripto sebagai hal yang positif, terutama dari sisi keamanan dan transparansi transaksi kripto. Menurutnya, tugas dari Bursa Kripto ini nantinya adalah melakukan pencatatan seluruh transaksi yang terjadi dari Pedagang Fisik Aset Kripto yang terdaftar dan mendapatkan lisensi dari Bappebti. Hal ini guna untuk melindungi dana pelanggan, yang menurut Robby akan dapat menghindari kegiatan kriminal seperti penipuan.
“Jadi, dana pengguna itu sudah tidak bisa digunakan tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan dari lembaga yang mengawasinya tersebut. Hal ini akan sangat baik karena dapat menghindari fraud, yang selama ini sering kita lihat pedagang global yang memakai dana pelanggan dengan berbagai trik,” tutur Robby.
Baca juga: Ketua Aspakrindo: Bursa Kripto Beri Jaminan Keamanan Transaksi Kripto
Kendati demikian, tak dipungkiri bahwa bentuk pengawasan dan pengamanan semacam itu akan menimbulkan biaya lebih bagi PFAK untuk menambal biaya operasional lembaga tersebut, tambah Robby.
Perkembangan Regulasi Kripto di Indonesia, Penerapan Pajak Jadi Masalahnya?
Regulator di seluruh dunia kini tengah memperketat regulasi seputar kripto, terutama sejak keruntuhan crypto exchange FTX atas kecurangan yang dilakukan oleh petingginya, yang menjadi indikasi minimnya pengawasan dari badan pemerintah terkait.
Di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatur kripto, termasuk penerapan pajak untuk transaksi sejak Mei 2022, yang telah meninggalkan banyak keluhan terutama dari para pelaku industri kripto di negeri ini.
Robby menyoroti bahwa dampak dari penerapan pajak tidak hanya berdampak pada pengguna tetapi juga sangat dirasakan oleh pelaku usaha. Menurutnya, kebijakan pajak saat ini dapat menyebabkan penurunan volume transaksi yang signifikan, yang mungkin mendorong sebagian pengguna dan perusahaan untuk mencari alternatif perdagangan atau pertukaran global untuk melakukan transaksi.
Dia mengungkapkan bahwa nilai transaksi kripto di Indonesia pada 2023 mencapai Rp104,9 triliun per Oktober, dengan peningkatan jumlah pelanggan sebanyak 18,06 juta investor. Namun, nilai tersebut jauh di bawah kondisi pasar pada periode yang sama di tahun 2022, yang mencapai Rp306,4 triliun.
"Pelaku usaha merasa sangat dirugikan saat ini karena penurunan volume transaksi yang signifikan," jelasnya.
Robby berpendapat bahwa saat ini aset kripto masih terkategori sebagai komoditas yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, dengan peralihan ke sektor keuangan, dia berharap bahwa PPN dapat dihapuskan.
"Saya harap setelah perpindahan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset kripto tidak hanya dilihat sebagai instrumen atau komoditas tetapi sudah diakui sebagai instrumen keuangan," ungkapnya.
Perlu dicatat bahwa industri kripto di Indonesia saat ini masih diawasi oleh Bappebti dan diperkirakan akan mulai diatur oleh OJK pada Januari 2025.
Baca juga: OJK Rancang Master Plan untuk Bersiap Awasi Kripto di Indonesia
Robby juga menambahkan bahwa ASPAKRINDO secara aktif terus melakukan sosialisasi terkait pengenaan pajak.
"Iya, asosiasi tidak menunggu regulasi baru dari OJK. Kami terus berupaya memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait penerapan pajak ini," jelasnya.
![[rss]](/images/rss_black.svg)
